Bayang-Bayang 'Kuyang' di Kabinet Prabowo: Ancaman atau Peluang?

Stirmobil.web.id Hai selamat membaca informasi terbaru. Dalam Konten Ini aku mau membahas informasi terbaru tentang News. Ringkasan Artikel Mengenai News BayangBayang Kuyang di Kabinet Prabowo Ancaman atau Peluang Pelajari setiap bagiannya hingga paragraf penutup.

Pada tanggal 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Istana Negara, Jakarta. Lembaga ini dibentuk dengan harapan dapat mempercepat upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Namun, pembentukan BP Taskin menuai berbagai tanggapan. Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, berpendapat bahwa pembentukan BP Taskin kurang mendesak. Ia menyoroti keberadaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah lama beroperasi dengan tujuan serupa.

Menurut Esther, alih-alih membentuk lembaga baru, pemerintah sebaiknya memperkuat TNP2K dengan mengganti nama dan mempertahankan personel yang berpengalaman. Hal ini dinilai lebih efisien dari segi anggaran dan sumber daya.

Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa BP Taskin bertugas memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait program penanggulangan kemiskinan, melakukan pengawasan, pengendalian, dan pelaporan. Lembaga ini juga bertugas menyelaraskan data kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Sosial, Bappenas, dan BPS.

Pada tanggal 19 Februari 2025, Budiman menjelaskan bahwa struktur organisasi BP Taskin terdiri dari seorang kepala, dua wakil kepala, dan sekretariat. Ia mengakui bahwa lembaga yang dipimpinnya masih dalam tahap awal pengembangan.

Budiman mengklaim bahwa BP Taskin memulai semuanya dari nol, termasuk penyusunan struktural organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru disetujui beberapa minggu terakhir. Ia menargetkan perekrutan 40 pegawai ahli dengan berbagai latar belakang yang relevan.

Meskipun demikian, Budiman membantah anggapan bahwa fungsi BP Taskin sama dengan Bappenas. Ia menjelaskan bahwa Bappenas memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan analisis kemiskinan. Sementara itu, BP Taskin fokus secara khusus pada penanggulangan kemiskinan.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024, BP Taskin adalah lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dana operasional BP Taskin akan diambil dari anggaran kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi.

Budiman menambahkan bahwa BP Taskin juga berpotensi mencari hibah dari dalam dan luar negeri untuk mendukung program-programnya. Ia menekankan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh BP Taskin wajib dilaksanakan oleh kementerian terkait, sesuai dengan Perpres yang berlaku.

Esther Sri Astuti menilai bahwa pembentukan BP Taskin tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah. Ia menduga bahwa pembentukan lembaga ini lebih didorong oleh kepentingan politik dan pembagian kekuasaan.

Budiman mengakui bahwa BP Taskin belum dapat berfungsi secara optimal setelah lebih dari 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mengibaratkan lembaganya seperti 'kuyang' yang bergerak secara bertahap.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BP Taskin adalah menyelaraskan data kemiskinan dari berbagai kementerian dan lembaga. Proses ini membutuhkan sumber daya yang besar dan koordinasi yang efektif.

Budiman berharap BP Taskin dapat mengatasi hambatan birokrasi dan mempercepat implementasi program-program penanggulangan kemiskinan. Ia menegaskan bahwa BP Taskin hadir untuk membantu kementerian-kementerian terkait, bukan untuk mencampuri urusan mereka.

Dua wakil kepala BP Taskin adalah Nanik Sudaryati Deyang dan Iwan Sumule. Nanik sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), yayasan milik Prabowo Subianto. Sementara itu, Iwan pernah menjadi asisten staf khusus di Sekretariat Kabinet pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir yang tercatat pada 29 Maret 2019, Budiman Sudjatmiko memiliki harta kekayaan senilai Rp 1,7 miliar. Kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.

Meskipun demikian, laporan LHKPN tersebut dinyatakan TIDAK LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi per 30 Desember 2019.

Terlepas dari berbagai kontroversi dan tantangan yang dihadapi, BP Taskin diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Keberhasilan BP Taskin akan sangat bergantung pada koordinasi yang efektif dengan kementerian dan lembaga terkait, serta dukungan penuh dari pemerintah.

Berikut adalah tabel yang merangkum beberapa poin penting terkait BP Taskin:

Aspek	Deskripsi
Nama Lembaga	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)
Tanggal Pembentukan	22 Oktober 2024
Kepala Lembaga	Budiman Sudjatmiko
Tugas Utama	Memberikan rekomendasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan program penanggulangan kemiskinan. Menyelaraskan data kemiskinan.
Dasar Hukum	Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024
Sumber Dana	Anggaran kementerian terkait dan potensi hibah